Senin, 01 September 2014

Menyambut Awal Pemerintah Baru

Bangsa Indonesia sedang beradaptasi dengan kondisi pasca Pemilu. Berbagai pendapat baik itu positif maupun negatif ada dalam pikiran masyarakat. Kemenangan Jokowi-JK merupakan awal baru bagi sistem pemerintahan Indonesia. Pergantian presiden ini seharusnya disambut baik oleh seluruh rakyat Indonesia. Seorang presiden terpilih, yang memiliki lika-liku perjalanan karier tak biasa. Wakil presiden terpilih pun memiliki prestasi yang tak kalah penting. Dalam harian Kompas, Ikrar Nusa Bhakti, seorang Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI, menyesalkan bahwa sebuah hal yang sama terjadi di 2014, seperti Pemilu sebelumnya, pasangan yang kalah tidak mau membuat pidato kekalahan. Namun, sesungguhnya Pilpres 2014 telah mengembalikan semangat gotong-royong dan sukarela dalam partisipasi politik seluruh rakyat Indonesia.
Jokowi sebagai presiden terpilih mengajak rakyat untuk bersatu kembali dan bergerak bersama membangun bangsa dan negara Indonesia. Seperti dikutip dari harian Kompas, 24 Juli 2014, lebih dari sekedar upaya pemulihan kekompakan, Jokowi menegaskan pentingnya membangun bangsa yang bertumpu pada kemandirian ekonomi, karena pada kenyataannya Indonesia menjadi pasar bagi komoditas yang sesungguhnya mudah diproduksi di dalam negeri. Mengenai kedaulatan politik juga perlu ditegaskan sehingga perilaku aparat negara yang tidak kredibel tidak lagi mencerminkan rapuhnya kedaulatan politik Indonesia. Begitu juga mengenai kepribadian dalam kebudayaan, semangat gotong-royong harus kembali digerakkan oleh masyarakat.
Komunitas Ekonomi Asean akan mulai berlaku pada 2015. Dalam harian Kompas, Anwar Nasution, seorang Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, berpendapat bahwa  Jokowi diharapkan dapat memperhatikan penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan keluarga berencana. Menurut A Tony Prasetiantono dalam harian kompas, bertambahnya penduduk memang bisa mendatangkan manfaat “bonus demografi”. Namun, di lain sisi, hal tersebut dapat menjadi beban jika lapangan pekerjaan terbatas. Terbukanya lapangan kerja di dalam negeri akan meminimalkan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencari pekerjaan ke luar negeri.
Anwar Nasution menyebutkan beberapa langkah yang dibutuhkan untuk mewujudkan strategi baru pembangunan Indonesia. Berawal dari pemilihan menteri dan pembantu terdekatnya sehingga dapat menjalankan strategi pembangunan sejalan dengan program kerja pemerintah. Hal yang kedua berkaitan dengan pemilihan orang-orang yang tepat, berintegritas, berpendidikan, dan berpengalaman. Sehingga calon menteri dan penasehat presiden disarankan memenuhi standar minimal kualifikasi pendidikan dan teknis yang dibutuhkan. Jika presiden terpilih tergelincir dalam menyusun kabinet, maka masyarakat akan segera menghukumnya (A Tony Prasetiantono, Kompas: 2014). Ketiga, perbaikan kelembagaan dan sistem hukum yang selama ini tak berjalan. Masyarakat dan bank asing terpaksa menggunakan preman dan penagih utang untuk melindungi hak milik individu. Langkah keempat adalah memperbaiki iklim usaha dan menyederhanakan izin usaha. Sistem logistik nasional dan infrastruktur ekonomi pun perlu dibangun, hal ini masuk dalam langkah kelima. A Tony Prasetiantono menambahkan, sesuai dengan visi Jokowi tentang negara maritim, ia harus membangun pelabuhan yang lebih banyak, penggunaan kapal besar pun dinilai lebih efisien sehingga menurunkan biaya logistik. Point keenam yakni membangun industri padat karya  di sepanjang tempat-tempat strategis bagi perdagangan dunia. Ketujuh, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Terakhir, meningkatkan mobilisasi tabungan nasional untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Delapan hal tersebut merupakan program kerja yang dapat direncanakan di masa pemerintahan Jokowi-JK, selain mendukung program pemerintah, masyarakat pun diharapkan dapat “gerak bersama” demi membangun Indonesia yang lebih baik dari masa ke masa.
Pilpres merupakan momen luar biasa sebuah suksesi kekuasaan. Partai memiliki klaim keseluruhan untuk membentuk sebuah pemerintahan politis. Para politisi partai sebagian besar mengklaim diri sebagai “ahli” dalam keseluruhan. Kenegarawan calon yang kalah sudah terbukti begitu dia menerima kekalahan demi kepentingan keseluruhan. Akan tetapi, kenegarawanan seorang pemenang pilpres belum terbukti  pada saat dia menerima kemenangannya, melainkan harus dibuktikan selama dia menjalankan pemerintahan (F Budi Hardiman, Kompas: 2014)

ini juga tugas matrikulasi tapi belum tau nilainya :p
Posting Komentar